Page 56 - Berangkat Dari Agraria
P. 56

BAB II  33
                                                   Realitas Panggung Politik Agraria
             menyelaraskan aturan tentang sektor-sektor agraria yang tumpang
             tindih dan menjadi pintu dalam merumuskan legislasi nasional baru
             yang terkait dengan agraria.

                 Kementerian Agraria harus mengakhiri paradigma pembelahan
             kawasan  hutan dan  non-hutan yang  membenturkan  Kementerian
             Kehutanan dengan BPN. Obyek (tanah) untuk reforma agraria harus
             mencakup kawasan hutan (yang dapat dikonversi) dan non-hutan.
             Kementerian  Agraria  mesti  menumpas  ego-sektoralisme  antar
             lembaga di semua sektor.

                 Menteri Agraria  harus  dapat  memastikan perencanaan
             peruntukan tanah, wilayah dan kekayaan alam terkait pertanahan,
             perkebunan, kehutanan,  energi/sumberdaya  mineral,  pertanian,
             dan  pesisir-kelautan berada  di  dalam  kerangka kerja  yang  sama.
             Di samping itu, punya keterkaitan dan dapat dikendalikan agar tak
             melahirkan ketimpangan baru serta tidak melampaui daya dukung
             lingkungan penyebab bencana ekologi dan konflik agraria.

                 Visi dan misi Kementerian Agraria ini (mesti) merujuk visi, misi
             dan program aksi Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan
             wakil presiden.  Dalam  sembilan  agenda prioritas  Jokowi-JK  yang
             dikenal sebagai Nawa Cita, pada agenda ke-5, tertuang komitmen:
             “Kami  akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”,
             diantaranya melalui:  “…peningkatan  kesejahteraan  masyarakat
             dengan  program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan
             mendorong landreform dan kepemilikan lahan seluas 9 juta hektar…”.
             (Mei 2014).  Landreform  sebagai bagian inti  dari  reforma  agraria
             disebutkan  secara  eksplisit  dalam Nawa Cita  sehingga menaungi
             seluruh program aksi Jokowi-JK.

                 Penulis mengusulkan,  visi Kementerian  Agraria hendaknya
             “Menegakkan keadilan  agraria  sebagai  perwujudan kedaulatan,
             kemandirian  dan kepribadian bangsa”. Mengingat  strategis  dan
             krusialnya fungsi dan kewenangan Kementerian Agraria ini, maka
             ia harus didukung kualitas pejabat dan aparatur yang berkompeten,
             berkapasitas dan berintegritas. Kementerian ini perlu diperkuat oleh
             para ahli, praktisi dan pegiat agraria yang benar-benar memahami
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61