Page 114 - Generasi Muda Reforma Agraria
P. 114
Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria 93
Solusi Atasi Konlik Agraria
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia itu merupakan ratiikasi dari instrumen Hak Asasi
Manusia internasional, salah satunya UN Declaration on The
Rights of The Indigenous Peoples. Deklarasi PBB tentang Hak
Masyarakat Adat ini memuat ketentuan mengenai Free Prior
Informed Consent (FPIC)-Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan.
Ia menetapkan standar minimum atas hak pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai
bagian dari instrumen hak asasi manusia internasional, yang
mengandung pasal-pasal berhubungan dengan FPIC, yakni
Pasal 10, 11, 19, 28, 29 dan 32. 14
Dalam FPIC, masyarakat adat diberikan kebebasan
waktu dan ruang untuk mengambil keputusan internal dan
kolektif mereka tanpa campur tangan pihak lain. Keputusan
kolektif masyarakat adat untuk setuju atau tidak setuju harus
diakui dan dihormati dengan dokumentasi keputusan secara
tepat dan akurat. 15 Karena itu, keputusan persetujuan yang
dihasilkan dari ancaman, manipulasi dan salah informasi
dianggap tidak sah.
Di Sulawesi Tengah, FPIC sudah diterapkan melalui
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Free, Prior and Informed
14 Pakta Masyarakat Adat Asia (AIPP), Hak-hak dalam Berindak,
Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan (FPIC) Masyarakat Adat
(Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2013)
15 Ibid
