Page 112 - Generasi Muda Reforma Agraria

Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria 91

masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) huruf
b menyebutkan bahwa pemohon pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar bisa dari pihak kesatuan
masyarakat hukum adat yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang tersebut, dengan catatan masyarakat

hukum adat itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang. 9
Salah satu bukti konkrit diaplikasikannya Pasal 51 Ayat (1)

huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat
dilihat dari peristiwa 16 Mei 2013 lalu. Ia menjadi peristiwa
bersejarah bagi keberadaan masyarakat hukum adat. Saat itu,
Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan dari Judicial
Review (pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar) terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) dan dua masyarakat adat dari Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten

Kampar Propinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Propinsi Banten. 10

9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Pasal 51 Ayat (1) huruf b
10 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PPU-X/2012, Pengujian
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Ps. 1
angka 6, Ps. 4 Ayat (3), Ps. 5 Ayat (1), (2), (3), (4), Ps. 67 Ayat (1),
(2), (3), pemohon Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan