Page 113 - Generasi Muda Reforma Agraria
P. 113
92 Generasi Muda Reforma Agraria
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan AMAN dan dua masyarakat hukum adat.
Mahkamah Konsitusi menyatakan kata “negara” dalam Pasal
1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tersebut menjadi “Hutan adat adalah hutan yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Selain itu,
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 4 Ayat (3),
Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kehutanan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 11
Instrumen Indonesia lainnya yang mengatur keberadaan
masyarakat hukum adat yaitu Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 Ayat (1)
berbunyi, “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia,
perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat
harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,
dan pemerintah.” 12 Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan terkait hak
masyarakat hukum adat, “Identitas budaya masyarakat
hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
selaras dengan perkembangan zaman.” 13
Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, 16 Mei 2013, hlm. 1
11 Ibid, hlm. 185-187
12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Ps. 6 Ayat (1)
13 Ibid, Ps. 6 Ayat (2)
