Page 146 - Generasi Muda Reforma Agraria
P. 146

Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria   125

              seperti sekarang ini belum ada program yang menjamin secara
              pasti legalitas pemanfaatan tanah mati oleh masyarakat sebab
              jika  tanpa  izin  pemerintah  maka  tentu  akan  berbenturan
              dengan  peraturan  perundang-undangan. Oleh   sebab  itu,
              dengan  hadirnya  Ihyaul  Mawat  Certiicate  dapat  menjadi
              solusi efektif untuk menciptakan akses Pemanfaatan tersebut.
                  Output  dari  program  ini  berupa  sertiikat  yang  akan

              diterbitkan  oleh  Negara  sebagai bukti pendayagunaan  tanah


                y  ada   Indo  Sertiikat tersebut akan menjadi


              media  untuk  menjamin  akses  lahan  garapan  yang lebih  luas
              bagi para  petani. Dengan  daya  akses  modal tanah  yang lebih
              luas  akan  menguatkan  potensi pr  yang dapat  diperolehnya.




                 sertiikattersebutjugaakan  mediauntuk

              mengembangkan   sektor  perbankan  syariah, sebab  penerbitan



              sertiikat   dilakukan   pemanfaatan Bank Syariah

              sebagai pengganti Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit
                                                                15
              Sertiikat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada umumnya .
                  Dengan  memanfaatkan   bank  syariah  sebagai penerbit

              sertiikat   maka secara tidak   akan




              multip  ef  dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
              Menengah   (UMKM) yang dominannya     berada  pada  sektor
              pertanian, sebab  bank  syariah  merupakan  jenis  perbankan
                  Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi Mahasiswa  Jurusan
                  Muamalat  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam
                  Negeri Sunan Kalijaga. (Yogyakarta, 2014), hlm. 3

              15  Lihat  Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk
                  Negar  I  Keuangan Ber  Sy    K

                  tent      Vehic  (SP  Dewan           Syariah  Nasional
                  (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Jakarta, 2010), hlm. 15
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151