Page 26 - Generasi Muda Reforma Agraria

Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria 5

berbagai poros politik baik dari civil society yang belakangan
semakin vokal menyuarakan berbagai permasalahan dalam
kebijakan agraria, dari sisi pasar atau kepentingan pemodal
yang tidak kalah kuat sebagai magnet dalam engineering
produk legislasi, dan negara yang dalam kesatuannya terbagi
menjadi kepentingan-kepentingan para politisi. Sampai pada
titik ini, persinggungan antara politik dan hukum dalam

pembentukan undang-undang semakin kentara.
Peta dinamika politik agraria dapat dimulai dari kebijakan-
kebijakan agraria yang ditentukan penguasa kolonial. Salah
satu yang paling sering dijadikan referensi kesenjangan

dalam implementasi politik agraria pemerintah kolonial
adalah dualisme hukum. Adanya ketentuan hukum agraria
yang subyek hukumnya adalah golongan pribumi dan hukum
agraria barat yang diberlakukan bagi mereka yang berasal dari
golongan eropa dan timur asing.
Narasi sejarah kebijakan agraria pada masa kolonial

meliputi birokrasi modern Daendels, land rent system Thomas
Stamfor Rales depo birokr Godert van der Capellen,

cultuurstelsel, domein verklaring, hingga Politik Etis dan tentu saja
Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) tahun 1870 memberikan
bekal pemahaman bahwa pendekatan kebijakan agraria berbasis
sentralitas kekuasaan cenderung korup berkelindan dengan
kekuatan-kekuatan capital utama pada masa itu.

Pada tanggal 24 September 1960, Sukarno mengesahkan
6
UUPA 1960 yang membawa angin segar bagi reforma agraria.

6 Ahmad Nashih Luthi (2011). Melacak Sejarah Pemikiran