Page 43 - Generasi Muda Reforma Agraria
P. 43
22 Generasi Muda Reforma Agraria
kepada bangsa Indonesia, kita harus bisa mengolah dan
mengelola sumber daya agraria untuk mewujudkan keadilan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional melakukan pendaftaran tanah untuk
menjamin kepemilikan atas tanah bagi para pemegang hak.
Sehingga akan tercapai kepastian hukum dan pemerintah akan
mudah memberikan perlindungan hukum. Dalam pemerintahan
Presiden Joko Widodo ini, pertanahan menjadi salah satu isu yang
menjadi prioritas. Selain menghidupkan kembali Kementrian
Agraria, pemerintah juga akan melakukan reformasi agraria
dalam lima tahun ke depan. Kita dapat menemukan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 adalah RPJMN ketiga yang disusun sebagai
penjabaran Program Presiden/W Presiden
Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak
kepemilikan telah t bahwa permasalahan
mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini
adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin
kebenaran informasi yang ada dalam sertipikat. Sehingga
perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan
membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang
dikenal sebagai pendaftaran tanah stelsel positif, di dalam RPJMN
tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
