Page 145 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Land Reform Lokal A La Ngandagan

membuat para pejabat daerah di Kabupaten Purworejo tidak
mampu mengadakan kontrol atas berbagai prakarsa lokal
yang dijalankan oleh Soemotirto (Ibid: 30).
Di dalam desa sendiri, para penentang ini tidak berdaya
menghadapi Soemotirto kerena kepemimpinannya yang
kuat dan dukungan mayoritas penduduk terhadapnya. Oleh
karena itu, meskipun merasa tidak puas, mereka tidak berani
melakukan penentangan secara terbuka. Hal inilah yang
terjadi sampai dengan tahun 1960 saat Wiradi datang dan
meneliti desa ini. Kalaupun ada perlawanan, maka bentuknya
seperti dilakukan Soeharsono saat menentang mekanisme
pertukaran tenaga kerja: ia memilih mengoptimalkan tenaga
kerja rumahtangganya sendiri agar tidak berhutang tenaga
kepada orang lain. Dengan kata lain, perlawanan pasif.
Namun, awal dekade 1960-an ini juga menandai
pergeseran perimbangan politik di tingkat nasional,
khususnya di antara unsur-unsur Nasakom yang menjadi
salah satu pilar dari Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks
persaingan antar unsur-unsur Nasakom ini, keberadaan
desa Ngandagan yang komunis, apalagi dengan berbagai
kebijakan populisnya dan kecenderungan otonominya,
mulai dirasakan oleh para pejabat daerah yang kebanyakan
berideologi PNI sebagai “duri dalam daging”. Demikianlah,
ketika Wiradi menghadap Bupati Purworejo untuk meminta
ijin melakukan penelitian di Ngandagan, pejabat ini langsung
mempertanyakan rencana tersebut. “Mengapa memilih desa
44
Ngandagan? Itu kan desa RRT?” tanya sang Bupati.

kok
44. RRT adalah kependekan Republik Rakyat Tionghoa; suatu ungkapan
xxx
untuk menunjukkan kaitan ideologi PKI dengan komunis Cina.
116