Page 146 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Dinamika Politik Nasional di Era 1960-an dan Dampaknya di Desa Ngandagan

Seiring dengan memanasnya kontestasi ideologis di
daerah, maka penentangan sebagian elit Ngandagan terhadap
kepemimpinan Soemotirto pun mulai beresonansi dengan
proses politik yang lebih luas di aras kabupaten. Demikianlah,
Purwanto mencatat bagaimana para pemilik sawah dari
luar desa yang dirugikan oleh kebijakan Soemotirto mulai
gencar menampilkan citra buruk sang lurah kepada para
pejabat yang ada di atas desa (Purwanto 1985: 40). Hal
serupa tentunya juga dilakukan oleh para penentang
Soemotirto dari desa Ngandagan sendiri. Namun, sejauh
yang dipersoalkan sawah buruhan, kebijakan redistribusi yang
dijalankan Soemotirto tidak tergoyahkan karena redistribusi
itu didasarkan pada kewenangan desa atas tanah komunal,
seperti dikenal dalam aturan hukum adat di wilayah ini.
Dalih untuk menjatuhkan Soemotirto muncul
dari kebijakannya yang lain, yakni berkaitan dengan
penataan permukiman dan relokasi rumah. Dalam rangka
mewujudkan permukiman yang rapi dan menyatu,
Soemotirto memindahkan rumah-rumah warga yang
masih terpencar-pencar dan mengelompokkannya di pusat
perkampungan. Posisi rumah di pusat perkampungan ini
juga diatur agar berjajar rapi dan menghadap ke arah jalan.
Namun, kebijakan pertanahan semacam ini dia lakukan
tanpa mengindahkan hak-hak yang sudah ada di atas
tanah pekarangan yang ditempati relokasi. Padahal, tanah
pekarangan tidak pernah memiliki asal usul sebagai tanah
komunal milik desa. Oleh karena itu, tindakan Soemotirto
merelokasi rumah di atas tanah pekarangan dengan tanpa

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 2 Mei 2010.

117