Page 143 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Land Reform Lokal A La Ngandagan

Benturan ideologis antar kelompok masyarakat
di pedesaan semacam ini ternyata tidak terjadi di desa
Ngandagan selama paroh awal dekade 1960-an. Hal ini
bisa dimengerti mengingat mayoritas warga desa ini adalah
pengikut PKI. Namun, selain hal tersebut, ada faktor yang
lebih menentukan lagi, yaitu karena program land reform
lokal telah dilaksanakan di desa ini semenjak belasan tahun
sebelumnya. Hasil-hasil positif dari program itu telah
dinikmati pula oleh mayoritas penduduk desa ini.
Agaknya hal inilah yang menjelaskan mengapa
penduduk Ngandagan tidak tergerak untuk terlibat dalam
gerakan menuntut pelaksanaan UUPA 1960 berikut aturan-
aturan pelaksanaannya selama era 1960-an itu. Bahkan,
berbagai ketentuan land reform nasional ini praktis tidak
pernah diterapkan di desa Ngandagan. Sebaliknya, justru
land reform inisiatif lokal desa itu sendiri, yang didasarkan
pada inovasi hukum adat dan sistem tenurial setempat,
yang terus dipertahankan. Berbagai pengaturan yang telah
dibuat menyangkut penguasaan tanah dan hubungan
produksi terus dilanjutkan tanpa dilakukan penyesuaian
sedikit pun dengan peraturan land reform nasional yang
baru diterbitkan tersebut.
Meskipun demikian, pertentangan ideologis bukannya
tidak mencuat di desa Ngandagan. Hanya saja, hal ini
berlangsung terutama di antara para elit desa sendiri dan
bukannya antar dua kelompok masyarakat di desa ini.
Pangkal pertentangan para elit ini terletak pada kebijakan
land reform yang digagas dan dijalankan secara gigih oleh
Soemotirto. Seperti dijelaskan pada Bab 3 terdahulu,

114