Page 131 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

108 FX. Sumarja

(misalnya dipersamakan dengan golongan Eropa) harus melepaskan
hak usahanya dalam waktu dua tahun. 20
Pasal 12 ayat (7) Stbl. 1912 No. 422 menentukan bahwa tiap
pengasingan atau penghibahan oleh orang golongan rakyat Indonesia
kepada orang bukan golongan rakyat Indonesia adalah batal demi
hukum. Artinya ketentuan ini tegas melarang orang golongan
21
rakyat Indonesia menjual ataupun mengalihkan tanah kepada orang

bukan golongan rakyat Indonesia, kecuali tentunya kepada orang
golongan rakyat Timur Asing, dengan ancaman batal demi hukum
perbuatannya tersebut.
Tujuan pengaturan Pasal 12 Stbl. 1912 No. 422 tidak jelas,

dalam literatur tidak diketemukan. Namun jika dilihat dari sejarah
penggolongan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan,
di sini ada unsur diskriminasi perlakuan terhadap masing-
masing golongan rakyat. Kemudian yang menjadi pertanyaan
berikutnya adalah mengapa untuk golongan Timur Asing tidak
dilarang menguasai hak usaha di atas tanah partikelir, sementara
golongan orang Eropa tidak diperkenankan? Jawabannya, mungkin
Pemerintah Belanda berpandangan bahwa orang Eropa sebagai
bangsa superior tidak pantas sebagai subjek hak usaha di atas tanah

partikelir. Mengingat orang-orang sebagai subjek hak usaha yang
berada di dalam lingkungan tanah partikelir adalah bawahan atau
budak bagi pemilik tanah partikelir. Orang golongan Eropa ataupun
yang dipersamakan tidak mungkin menjadi budak.

c. Pasal 17 dan 18 Stbl. l9l5 No. 98, tentang Agrarisch Reglement
Sumatra’s Westkust
Ketentuan Pasal l7 dan 18 Stbl. l9l5 No. 98 sama dengan

20 Gouwgioksiong, Tafsiran...,Op. Cit., hlm. 55. Pasal 12 ayat( 4) Stbl. 1912
No. 422

21 Gouwgioksiong, Tafsiran..., Ibid., Pasal 12 ayat( 7) Stbl. 1912 No. 422.