Page 130 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 107

2) Pewarisan abintestato. Misalnya saja seorang anak yang tidak
sah antara ibu bangsa Indonesia dan seorang laki-laki bangsa
Eropa setelah diakui, maka anak itu mempunyai status bangsa
Eropa dan dapat mewaris tanah dari ibunya bangsa Indonesia.
3) Perubahan status. Misalnya seorang bangsa Indonesia
memperoleh persamaan hak dengan orang-orang Eropa (gelijk-
stelling) maka tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu
tetap dimilikinya setelah perubahan status itu. Demikian
pula kalau seorang bangsa Eropa telah “lebur” (oplossing,

assimilatie) menjadi bangsa Indonesia, maka bangsa Eropa
itu yang semula tidak boleh memperoleh tanah milik bangsa
Indonesia, setelah peleburan ia dapat memperoleh tanah milik
bangsa Indonesia.
4) Naturalisasi (pewarga-negaraan). Bagi seorang golongan
penduduk Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan
Belanda atau kewarganegaraan Eropa, maka tanah yang telah

dimilikinya itu tetap menjadi miliknya setelah perubahan
kewarganegaraan.

b. Pasal 12 Stbl. 1912 No. 422 tentang Peraturan Tanah Partikelir
sebelah Barat Tjimanuk (Reglement Particulariere Landerijen
Bewesten de Tjimanuk)
Selain ketentuan pengasingan tanah dalam Stbl. 1875 No. 179,
ditemukan aturan yang sejalan dengan itu, yaitu Pasal 12 Stbl. 1912
No. 422 tentang Peraturan Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk.

Pasal ini menentukan hak usaha di atas tanah-tanah partikelir. Hak
usaha di sini tidak dapat dipunyai oleh orang-orang dari golongan
Eropa, kecuali perolehannya karena pewarisan tanpa wasiat dan
karena percampuran harta karena perkawinan. Perolehan hak yang
demikianpun dalam waktu dua tahun sejak diperolehnya hak harus
dialihkan kepada orang yang memenuhi syarat. Demikian juga
bagi orang golongan rakyat Indonesia yang kehilangan statusnya