Page 128 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 105

memperoleh tanah yang berstatus tanah hak-hak adat.
Tujuan diadakannya aturan larangan pengasingan tanah tanah
seperti yang dimuat dalam Stbl. 1875 No.179 oleh pemerintah
Belanda adalah: 1) untuk melindungi bangsa Indonesia yang
kedudukan ekonominya lebih lemah dibandingkan dengan bukan
Bangsa Indonesia. Untuk menghindarkan rakyat petani Indonesia
pada umumnya jangan sampai menjadi mangsanya pengusaha-

pengusaha bukan Bangsa Indonesia yang bermodal; 2) untuk
kepentingan pemerintah Belanda sendiri, yaitu untuk mencegah
hilangnya hasil kopi di daerah Pasuruhan. 18
Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menjelaskan, bahwa

dahulu banyak pengusaha-pengusaha partikelir bangsa Eropa di
Karesidenan Pasuruhan telah membeli hak-hak rakyat atas tanah
belukar atau di bekas perkebunan-perkebunan kopi gubernemen,
kemudian ditanami kopi. Pemerintah Belanda melihat tindakan-
tindakan para pengusaha-pengusaha Eropa itu sebagai ancaman
bahaya bagi tanaman kopi Gubernemen. Oleh karena itu, diadakanlah
peraturan tentang larangan pengasingan tanah oleh penduduk
Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia. Pengasingan tanah
yang dimaksudkan oleh Stbl. 1875 No. 179 itu ialah pelepasan atau

pengoperan baik yang langsung maupun yang tidak langsung.
Pengasingan secara langsung, misalnya dengan jalan penjualan,
penghibahan, pewarisan dengan jalan legaat (yaitu penunjukan
sebidang tanah milik tertentu kepada seseorang) atau dengan surat

wasiat (testament). Apabila terjadi penjualan tanah milik si Ali
(penduduk Indonesia) kepada si Baba (penduduk Tionghoa - bukan

18 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria…, Ibid, hlm.
8; Diberitahukan juga oleh van Vollenhoven, bahwa aturan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dikeluarkan berhubung
dengan adanya pembelian-pembelian tanah rakyat oleh orang-orang
bukan Indonesia di Minahasa pada kira-kira tahun 1874 (Sudargo
Gautama, Hukum Agraria..., Op. Cit., hlm. 53)