Page 110 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

40 % terkait BPHTP; 50 % terkait PBB; dan 5
% terkait Konflik dan Sengketa Permasalahan,
untuk SRA Pertanian angka ini berturut-turut
sebesar 93%, 16%, 90%, dan 3%. Persentase
ini menunjukkan bahwa kinerja ATR/BPN di
bidang pertanahan masih jauh dari optimal,
utamanya dalam pemberian kepastian hukum/
Hak atas Tanah dan koordinasi kebijakan
dengan Lembaga Perpajakan/penentuan NJOP
terhadap objek wajib pajak.
b. Persentase keterlibatan perempuan dalam
kelembagaan UMKM Gerabah/Keramik sebesar
5 % dan untuk Pertanian sebesar 2 %, hal ini
menunjukkan bahwa perempuan masih belum
optimal mengambil peran strategis dalam usaha
ekonomi. Peran itu bisa berupa keanggotaan,
aktivitas, bahkan pengambilan keputusan.
Ketidakoptimalan peran itu boleh jadi terkait
tingkat pendidikan, penguasaan modal, sosial,
budaya masyarakat yang memberi kesempatan
lebih kepada kelompok gender dominan.

Sebagai proses sosial, Pemetaan Sosial di Desa
Panjangarejo menghadapi beberapa kendala:
a. Terjadi penolakan kegiatan Penataan Akses oleh
SRA di wilayah yang terdampak konflik agraria
struktural yang upaya-upaya penyelesaiannya
selalu kandas dan mangkrak 10 tahun.
b. Penolakan ini meluas hingga ke wilayah dusun
terdekat karena pencatatan identitas tanah
menimbulkan kecurigaan dan kewaspadaan,
mengingat Sertipikat adalah dokumen sensitif.
Demikian pula, pencatatan koordinat dari
tanah yang identitasnya dicatat.

BAB III 95
PENATAAN AKSES EKOLOGIS