Page 111 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 111
Kedua persoalan ini kemudian diselesaikan secara
struktural yaitu:
a. Penyelesaian konflik agraria struktural antara
SRA dengan Pemerintah Daerah dengan
percepatan sertipikasi terhadap sisa tanah yang
terdampak proyek kepentingan umum atas
desakan FS agar Pemetaan Sosial dapat berjalan.
Masalah ini diselesaikan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul dalam waktu 5 (lima) hari dan
Sertipikat sudah diterima oleh warga.
b. Kantor mendorong Pemerintah Desa untuk
menggerakkan SRA melalui otoritas wilayah
untuk mendukung Penataan Akses karena
kewajiban negara terkait pemberian hak
atas tanah bagi SRA yang terdampak sudah
ditunaikan.
c. FS mencoba meluaskan wilayah kemanfaatan
Penataan Akses ke luar dusun-dusun yang
menolak karena dampak kinerja Pemerintah
Daerah tersebut dengan cara menyiapkan
cadangan lokasi pengganti jika masih tidak ada
respons positif dari SRA yang bersangkutan.
d. FS mencoba menjadi bagian dari penyelesaian
dengan menyusun informasi yang memadai
tentang pengurusan administrasi pertanahan
mandiri, baik untuk waris, hibah, balik nama
akibat jual/beli, penggabungan bidang,
pemecahan bidang, pembetulan sertipikat
akibat kekeliruan pencatatan, dan pengurusan
sertipikat hilang. Upaya ini mewujud
sebagai Buku Saku Pengurusan Administrasi
Pertanahan Mandiri, namun baru dapat
diterbitkan menjelang akhir pelaksanan
program karena faktor biaya (diambilkan dari
sisa Penatan Akses RO I TA 2023).
96 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul
