Page 20 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 20

Sebagai sebuah karya publik hasil dari pelaksanaan kegiatan, tentu
            tanggungjawab sosial karya ini lebih besar karena (1) harus mampu
            menyuguhkan konsep  dengan  dukungan  fakta,  (2) menawarkan
            gagasan yang lebih baik dan dapat diturunkan menjadi aksi, (3) dapat
            berdampak luas. Karya ini disusun dalam situasi: pencapaian Perpres
            No 86 Tahun 2018 di  tengah  transisi  pemberlakuan Perpres No 62
            Tahun 2023. Karya ini mempertimbangkan implikasi Perpres No 62
            Tahun 2023 terhadap Penataan Akses karena Perpres ini telah berlaku
            dan relevan menurut waktu penyusunan karya ini.
                Penataan  Akses  di Kabupaten Bantul memberikan  pelajaran
            berharga  yang  hikmahnya dapat diterapkan  untuk  skala  nasional.
            Pada buku seri ke-1, Penataan Akses yang disebut sebagai Penanganan
            Akses Reforma Agraria (PARA) atau Pemberdayaan Tanah Masyarakat
            (PTM) tidak hanya berhasil memenuhi tuntutan berupa capaian fisik
            yang dapat diukur, yaitu: infrastruktur jaringan listrik di lahan yang
            berkontribusi meningkatkan  pendapatan  petani  (penerima manfat)
            karena  biaya  produksi pada  aspek  irigasi  mengalami  penghematan,
            tetapi juga berhasil memberikan otokritik atas konsep dan praktik
            Penataan Akses antara lain:

            1.   Secara konsep, istilah yang tepat untuk praktik Penataan Akses
                ialah Pendayagunaan  Tanah Masyarakat  atau Pemberdayaan
                Masyarakat, bukan PTM, Pemberdayaan Aspek (Pemberdayaan
                pada bidang: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum,
                Pertahanan  Keamanan  ataupun  Hak  Atas  Tanah),  bahkan
                PARA karena Reforma  Agraria bukan  persoalan  teknis  semata
                yang dianggap  tuntas  ketika  tanah  telah disertipikatkan dan
                didayagunakan;
            2.  Keberhasilan pemberdayaan tidak melulu harus diukur menurut
                capaian fisik,  karena capaian fisik  rentan  manipulasi  terhadap
                maksud  dan  tujuan  pemberdayaan itu  sendiri,  misalnya
                pembangunan infrastruktur  yang kemanfaatannya  tidak
                berkelanjutan karena masyarakat tidak mampu mengoperasikan
                atau merawatnya disebabkan ketiadaan keahlian maupun biaya
                yang minim, penerbitan SK kelembagaan tanpa pendampingan



                                                                  BAB I   5
                                                            PENDAHULUAN
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25