Page 22 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

penyusun regulasi sudah membayangkan keragaman tersebut
ketika merumuskan perangkat kebijakan.
6. Skala penanganan masih individu (by name, by addres),
sedangkan pemberdayaan membutuhkan penguatan kelompok
agar terwujud kemanfaatan bersama atau kemanfaatan dalam
skala lebih luas, dan mengantisipasi kendala keberlanjutan karena
halangan tetap, perpindahan atau kematian, ketidaksesuaian
satuan subjek antara RO I TA 2021 dan RO III TA 2023 akan
menyebabkan input data RO III TA 2023 tertolak oleh sistem
informasi;
7. Skema Penataan Akses belum turut menyelesaikan masalah
utama Reforma Agraria yaitu tanah bagi tuna kisma karena skema
Penataan Akses yang dipilih masih berupa akses mengikuti aset
dari hasil legalisasi aset/pemberian hak tanah atas program-
program sebelumnya, khusus propinsi DIY, redistribusi (hak)
tanah menjadi mustahil dilakukan karena masalah politik
pertanahan yang menghidupkan kembali Domein Verklaring (DV)
atas nama kearifan lokal. Sehingga, Pasal 33 ayat (3) Konstitusi
dan TAP MPR RI No IX Tahun 2001 tidak dapat dijalankan karena
terganjal peraturan perundangan di bawahnya.

Praktik Penataan Akses RO II TA 2022 dan RO III TA 2023 di Desa
Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tidak sempat
terekam dalam buku seri ke-1, akan tetapi praktik-praktik fasilitasi
Kelembagaan dan Pemasaran dikerjakan dengan strategi yang
menjamin keberlanjutan. Penguatan Kelembagaan secara formal
tidak terfasilitasi pada RO II TA 2022 karena ketiadaan anggaran,
kegiatan ini kemudian diampu oleh Kanwil BPN Propinsi DIY dengan
kegiatan berupa pendataan kembali respon masyarakat atas Penataan
Akses RO I. Akhirnya, RO III TA 2023 mengerjakan dua agenda yaitu
Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Pemasaran, bahkan penguatan
kapasitas SDM dan infrastruktur pemasaran masih berlangsung
setiap minggu melalui Sekolah Tani yang kurikulumnya dirancang FS
bersama SRA dan Mitra Kantor Pertanahan untuk menjawab masalah-
masalah produksi hingga distribusi.

BAB I 7
PENDAHULUAN