Page 26 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Pengurusan Sertipikat Hilang, namun karena keterbatasan waktu
baru dapat diterbitkan terkait Waris dan Pembetulan Sertipikat
karena salah letak, luas, atau nama subjek hak.

Dengan keterbatasan norma aturan, waktu, dan anggaran
(dibandingkan dengan GTRA, anggaran DIPA untuk Penataan Akses
sangat minim), dalam lima bulan masa kerja, Penataan Akses RO I TA
2023 di Desa Panjangrejo telah berhasil:
1. Mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menyelesaikan
Konflik Agraria Struktural yang mangkrak 10 (sepuluh) tahun
bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam bentuk
penuntasan legalisasi aset atas bidang-bidang tanah terdampak
kepentingan umum dan pengembalian hasil legalisasi aset
hasil pembaruan kepada masyarakat terdampak di Dusun
Gunungpuyuh, Desa Panjangrejo, yang merupakan calon SRA,
resolusi ini usai dalam waktu 5 (lima) hari, diserahkan saat Hari
Jadi Kota Bantul 2023. Secara normatif, FS sesungguhnya tidak
mempunyai kewenangan dalam penyelesaian konflik agraria
struktural, akan tetapi FS dapat mengambil peran sebagai
katalisator;
2. Menemukan resolusi teknis bagi sengketa pertanahan antarSRA
yang menjawab kebutuhan ekonomi dan tantangan ekosistem,
yaitu bahan baku alternatif bagi UMKM Gerabah yang semula
lapisan subur sawah dari tanah kas desa atau tanah milik tetangga,
yaitu sumber daya lokal berupa kotoran sapi;
3. Melibatkan Perangkat Daerah (PD)/Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) , lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat
1
yang berfokus pada pertanian alami untuk memajukan UMKM
Pertanian Padi Sehat, dan pelaku bisnis kerajinan skala ekspor
dalam untuk memajukan UMKM kerajinan gerabah/keramik
organik.

1 Dalam karya ini istilah PD dan OPD digunakan untuk merujuk maksud yang sama,
istilah PD menggantikan OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

BAB I 11
PENDAHULUAN