Page 30 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 30

mana  Domein Verklaring (DV) berlaku, Republik Indonesia  adalah
            negara bangsa baru yang mengambil alih tatanan modern kekuasaan
            sebelumnya, namun mengubah total wataknya. Akan tetapi, dalam
            kelimpahan sumberdaya waktu itu, persoalan lingkungan hidup belum
            terpikirkan sebagai hal yang vital, isu lingkungan hidup baru muncul
            seiring dengan pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup pada
            1998. Reforma Agraria yang belum benar-benar terwujud ditambahi
            beban sejarah tata pengurusan tanah; air dan udara/Sumber-sumber
            Agraria (SSA) berupa kerusakan lingkungan  yang memengaruhi
            kualitas hidup manusia  dan  daya  produktivitas SSA. Revitalisasi
            Reforma Agraria pun masih sepi dari perdebatan produktif mengenai
            strategi dan taktik menjaga kualitas SSA, meskipun secara normatif
            amanat ekologis itu sudah termaktub dalam peraturan perudangan di
            bawah Konstitusi.


            1.  Reforma Agraria: Penataan Aset dan Penataan Akses
            a.  Apa itu Reforma Agraria?
                Reforma  Agraria  ditakrifkan sebagai  perombakan struktur
            (tatanan) pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber
            agraria secara menyeluruh dan komprehensif oleh negara, agar ada
            jaminan bagi  petani (peasant)  mempunyai  alat  produksi  (tanah)
            sehingga kesejahteraannya meningkat, kemudian  pada  gilirannya
            terjadi  perubahan masyarakat  perdesaan yang berkeadilan (Wiradi
            2009). Terdapat pendapat bahwa tujuan Reforma Agraria ialah untuk
            mengalihkan aset/kekayaan,  utamanya  tanah,  dari  kelompok  kaya
            kepada kelompok miskin  dan  tuna kisma (Fox  cit. Borras 2007),
            sehingga ketimpangan sebagai akibat akumulasi sumberdaya dapat
            dihindari atau ditangani (Salim dan Utami 2019). Secara kelembagaan,
            penyelenggaraan Reforma  Agraria menjadi  tanggung  jawab negara
            yang diawali dengan  penyiapan  produk  hukum dan  infrastruktur
            kebijakan (Lipton 2009).

                Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
            Agraria (UUPA), Sumber-sumber Agraria (SSA) meliputi bumi (tanah),
            air,  ruang angkasa  (udara) dan  kekayaan alam yang  terkandung di
            dalamnya—dalam buku ini istilah  Sumber-sumber  Agraria dipilih


                                                                 BAB II   15
                       Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35