Page 31 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

daripada istilah Sumber Daya Alam/Agraria (SDA) atau Aset dalam
arti tanah karena kedua istilah tersebut bias kepentingan ekonomi
semata dan berorientasi komodifikasi ibu pertiwi (memperlakukan
SDA atau Aset sebagai barang dagangan), padahal relasi manusia
dengan tanah; air; dan udara melampaui kepentingan ekonomi dan
akumulasi laba. Di antara SSA itu, hanya tanah yang dapat dilekati
hak untuk dimiliki dan dikuasai meski tetap berfungsi sosial. Hingga
saat ini, obyek Reforma Agraria masih berupa tanah.
Terkait tujuan Reforma Agraria, Sadyohutomo (2018) menyatakan
bahwa rasio gini penguasaan tanah pada tingkat nasional tahun
2014 sebesar 0,71 dan rasio gini pendapatan 0,42 untuk tahun yang
sama, artinya ketimpangan penguasaan SSA lebih buruk daripada
ketimpangan ekonomi, padahal SSA merupakan sumber ekonomi
yang pokok.
Melalui analisis terhadap data Sensus Pertanian BPS yang
diterbitkan setiap 10 tahun sejak tahun 1963 (ST-63) hingga ST-03,
Wiradi dan Bachriadi (2011) merekam ketimpangan penguasaan tanah
yang sudah terjadi sejak tahun ‘60-an, yang ditandai dengan dominasi
Rumah Tangga Petani (RTP) atau petani gurem berlahan kurang dari
0,5 ha dengan kecenderungan meningkat seiring waktu, dari 44 %
(ST-63) menjadi 51 % (ST-03). Data tersebut dimutakhirkan dengan
analisis terhadap ST-13 dan Survei Antar Sensus Pertanian (SUTAS)
BPS yang dilakukan antara dua ST, yaitu SUTAS-18, yang menunjukkan
percepatan dalam peningkatan jumlah petani gurem menjadi 59 %
dari total RTP (Bachriadi 2020). Cita-cita UUPA (khususnya Pasal 17)
dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 56/Prp/ 1961
(khususnya Pasal 8) dan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961
tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi bahwa batas
minimal pemilikan tanah yang harus diusahakan Negara untuk setiap
RTP seluas 2 (dua) ha tidak kunjung terlaksana—salah satu faktornya
ialah pembekuan Reforma Agraria oleh Orde Baru, meskipun ketiga
payung hukum tersebut hingga saat ini masih berlaku.

16 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul