Page 32 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Tabel 2. Struktur Penguasaan Tanah oleh Rumah Tangga
Petani 1960-2018

Tahun Sensus
Parameter 2018
1963 1973 1983 1993 2003 2013
(SUTAS)
NA (Not
Jumlah RTP (juta) 21,6 23,8 30,2 37,3 NA NA
Available)
Persentase Absolute NA 33% 21% 30% 37,3% NA NA
Landless
Jumlah RTP
penguasa tanah 12,2 14,5 18,8 21,2 24,3 26,1 27,7
(juta)
Jumlah tanah yang
dikuasai RTP (juta 12,9 14,2 16,8 17,1 21,5 23,3 21,6
ha)
Rerata penguasaan 1,05 0,99 0,89 0,81 0,89 0,89 0,78
tanah RTP (ha)
Persentase Petani 44% 46% 45% 49% 51% 56% 59%
Gurem
Rasio Gini
Penguasaan Tanah 0,55 0,52 0,54 0,59 0,56 0,59 0,70
Sumber: Wiradi dan Bachriadi (2011), BPS (2013) dan BPS (2018) dalam Bachriadi (2020)
Ketimpangan penguasaan SSA akan selalu relevan dengan
ketimpangan sosial ekonomi selama usaha ekonomi dibangun dari
pengambilan dan pengolahan SSA atau berdiri dan beroperasi di atas
SSA. Apalagi, dibandingkan dengan air dan udara, ketersediaan tanah
yang dapat dimanfaatkan lebih terbatas, baik tanah sebagai sumber
kekayaan alam, termasuk kesuburan/unsur hara (kualitas) maupun
tanah sebagai Ruang Hidup dan Sumber Penghidupan (RHSP) atau
daratan (kuantitas, dalam satuan persegi maupun kubik). Data ST-
13 hingga SUTAS-2018 menunjukkan bahwa total luas areal pertanian
rakyat tidak lebih dari 23 juta ha (12 % dari total luas areal daratan)
dan dalam kurun waktu 2013-2018 telah menyusut hingga seluas 21,6
juta ha (7%) akibat konversi lahan ke non pertanian atau pelepasan
oleh RTP akibat tekanan ekonomi (Bachriadi dalam Pujiriyani et al.
2022).

BAB II 17
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan