Page 37 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

sekaligus pemilik tanah, DV terlarang di NKRI (Soekarno 1960).
Di era Soekarno, terlaksana tiga agenda penting, yaitu (1) register
atas tanah; (2) pengaturan sirkulasi tanah-tanah kelebihan batas
berdasarkan aturan untuk didistribusikan kepada petani tuna
kisma; (3) penjabaran penerapan UUPA dalam hal memangkas
tanah-tanah yang melebihi batas menurut aturan. Hasilnya,
dalam tempo yang singkat, kelembagaan yang kuat terbangun,
serta penerbitan UUPA; Peraturan Pemerintah Pengganti UU
(Perpu) No 56 (Prp) Tahun 1960; Keputusan Presiden No 131/1961
yang mengatur pembentukan Panitia Landreform hingga
aras (tingkat) desa dan PP No 224 Tahun 1961 yang mengatur
landreform (Wiradi 2009 dan Salim dan Utami 2019). Namun,
Reforma Agraria ala Soekarno terhenti sebelum tuntas akibat
propaganda bahwa landreform merupakan produk komunis
(dalam sistem komunisme tidak ada hak milik pribadi, sedangkan
UUPA menjamin adanya hak milik pribadi secara terbatas) dan
disebut sebagai sebab dari peristiwa 1965 (Utrecht 1969 dan
1979 cit. Salim dan Utami 2019)—umum dikenal sebagai G30S
yang diikuti dengan pembasmian massal terhadap mereka yang
dicurigai sebagai anggota dan simpatisan PKI.

2. Reforma Agraria era Soeharto (1966-1998).
Pemerintahan Soeharto menempatkan Reforma Agraria sebagai
kebijakan untuk memasukkan modal asing, melalui (1) Regulasi
yang berwatak liberalisasi, antara lain, UU Penanaman Modal
Asing (UU No 1 Tahun 1967); UU Kehutanan (UU No 5 Tahun
1967) dan UU Pertambangan (UU No 11 Tahun 1967); yang senafas
dengan Agrarische Wet 1870 yang berwatak DV dan eksploitatif,
(2) Kelembagaan Reforma Agraria dihapus, antara lain Panitia
Landreform, Panitia Pengukuran Desa Lengkap; dan Pengadilan
Landreform, termasuk likuidasi Kementerian Agraria menjadi
setingkat Dirjen di bawah Menteri Dalam Negeri, dengan fungsi
Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum; Tertib Administrasi;
Tertib Penggunaan Tanah; dan Tertib Pemeliharan Tanah dan
Lingkungan Hidup, (3) Reforma Agraria diwujudkan dalam (a)
Teknis Administrasi semata, sedangkan amanat keadilan sosial

22 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul