Page 42 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian
Pertanian.
Namun, di era ini juga ditandai dengan kelahiran Landreform
Plus atau Reforma Agraria (Aset+Akses) yang diilhami dari
konsep Hernando de Soto (2001) yang mempromosikan land
titling (penyertipikatan tanah) agar bisa menjadi agunan untuk
akses modal, dengan demikian aset masarakat menjadi bergerak
efektif, konsep ini berdasar asumsi bahwa kemiskinan terjadi
karena aset dan sistem yang bekerja di lapangan tidak efektif.
Reforma Agraria (Aset+Akses) cukup berhasil menarik perhatian
Presiden, masyarakat, dan Bank Dunia yang mendukung skema
Land Management and Policy Development Program (LMPDP)
pada 2004-2009, yang berlanjut dengan fokus manajemen dan
sertipikasi tanah. Karena obyek tanah yang disasar tidak banyak,
redistribusi sedikit dilakukan, sehingga program ini lebih banyak
legalisasi aset atau sertipikasi atas tanah-tanah yang sudah
mempunyai alat bukti hak sebelum sertipikat (Rachman 2012),
akibatnya Landreform Plus tanpa redistribusi justru melayani
kepentingan Bank Dunia untuk membentuk pasar tanah di
Indonesia (Rachman 2017) daripada menyelesaikan ketimpangan
lahan yang telah berlangsung lama dan menjadi faktor penyebab
kemiskinan struktural dan konflik-konflik agraria (Sihaloho et al.
2016, Widiyanto 2013 dan Mulyani 2014).
Meskipun di Indonesia digencarkan sejak 2007, terdapat kritik
atas konsep Landreform ala Hernando de Soto, 1) Hak milik formal
dan informal tidak menjadi persoalan maupun sumber konflik
tanah dan serta merta meningkatkan akses masyarakat terhadap
modal (Goldfinch 2015), artinya konflik agraria cenderung dipicu
oleh persoalan akses daripada aset, dan 2) legalisasi aset individu
akan menjadi persoalan baru bagi masyarakat adat dengan hak
komunal (Joireman 2008). Agenda lanjut dari Landreform ala
Hernando de Soto ialah pasca legalisasi aset individual, negara
tidak perlu campur tangan dan para subjek hak dapat terlibat
aktif dalam sistem pasar terbuka (Saleh et al. 2022), yang mana
salah satu komoditasnya ialah tanah.

BAB II 27
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan