Page 44 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

penyelesaian ketimpangan di dalam Reforma Agraria sehingga
Redistribusi Tanah yang dilanjutkan dengan Legalisasi Aset
ditempuh terhadap obyek tanah yang belum ada hak sama sekali,
sedangkan Legalisasi Aset merupakan pengesahan atas tanah-
tanah yang sudah dimiliki dengan bukti sementara seperti Letter
C, dengan demikian PRONA-PTSL (Proyek Operasi Nasional
Agraria-Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Legalisasi
Tanah Transmigrasi merupakan Legalisasi Aset semata,
meskipun PTSL memberikan kredit poin prestasi pemerintah
dan diklaim sebagai pelaksanaan Reforma Agraria, simplifikasi
(penyederhanaan) atas Reforma Agraria ini bermula dari definisi
TORA adalah tanah negara dan tanah yang dimiliki masyarakat.

Tabel 3. Praktik Kebijakan Reforma Agraria 1960-2019
Era
No Kebijakan
Pemerintahan
1 Soekarno 1. Membentuk Kementerian Agraria
(1960-1965) 2. Meletakkan Dasar-dasar Landreform/Reforma
Agraria
3. Membentuk UUPA
4. Menerbitkan Perpu No 56 Tahun 1960
5. Menerbitkan PP No 224 Tahun 1961
6. Menerbitkan Keputusan Presiden No 131 Tahun
1961
7. Membentuk pengadilan Landreform
8. Melakukan redistribusi tanah Tahun 1961
2 Soeharto 1. Menghapuskan seluruh produk kebijakan
(1966-1998) Soekarno, antara lain:
a. Mencabut Kepres No 131 Tahun 1961
b. Menyatakan Kepanitiaan yang dibentuk Kepres No
263 Tahun 1964 tidak berlaku
2. Membekukan UUPA dengan:
a. Program Transmigrasi
b. Program Revolusi Hijau
c. Program Tanah untuk Pembangunan dan Industri
d. Mengubah Direktorat Jenderal Agraria menjadi
Kepala Badan
3 B.J. Habibie 1. Membentuk tim landreform dengan Kepres No 48
(1998-1999) Tahun 1999
2. Menyatakan berlakunya kembali UUPA
3. Melakukan peninjauan kembali peraturan
perundangan terkait pengelolaan Sumber Daya
Alam dan tumpang tindih hukum terkait UUPA

BAB II 29
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan