Page 47 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

oleh pihak yang mempunyai aset berlebihan. Kondisi ini menyebabkan
legalisasi aset tidak menjamin hapusnya ketimpangan penguasaan
tanah yang hendak diselesaikan melalui Reforma Agraria.

Tabel 5. Luas tanah terlantar menurut jenis hak (2010)
Luas hak yang Tanah
di dalamnya
Jenis Hak terindikasi Persentase
terdapat tanah terlantar (ha)
terlantar (ha)
Hak Guna Usaha 2.253.685 1.729.775 76,8
Hak Guna Bangunan 176.480 146.248 8,.9
Hak Pakai 423.361 401.704 94,9
Hak Pengelolaan 788.809 538.304 68,4
Izin Lokasi 1.518.716 1.401.653 92,3
Penggunaan Belum - 3.168.606 -
Optimal
Jumlah 5.161.051 7.386.290

Sumber: BPN (2010) dalam Luthfi (2013)
Asset Reform tanpa Access Reform sama dengan sertipikasi tanah
tanpa perlindungan terhadap tanah; Luthfi (2013) mengistilahkannya
dengan “Legalisasi Aset tanpa Landreform”—dapat juga disebut
Penataan Aset tanpa Reforma Agraria, yaitu suatu kondisi ketika
landerform semata-mata diterjemahkan sebagai bagi-bagi tanah
akibatnya hanya akan melayani mereka “yang memiliki tanah” dan
bukan pada mereka “yang tidak memiliki tanah”; ketika struktur
ekonomi suatu negara tidak kondusif bagi kaum miskin atau pemilik
tanah skala kecil, pemilik tanah cenderung untuk melepas tanahnya
karena desakan ekonomi, baik dijual maupun diagunkan untuk
konsumsi, bukan hal mustahil legalisasi aset justru berlanjut menjadi
pelepasan aset.

Menurut Hernando de Soto (2003) sertipikat tanah sebagai output
formalisasi aset (legalisasi aset, Asset Reform) mempunyai fungsi
tidak hanya menjamin kepastian hukum kepemilikan (property law)
yang mengatasi kendala-kendala birokrasi kewirausahaan (barriers
to entrepreneurship) dan ekonomi kapital, tetapi juga jalan masuk
bagi pemilik tanah untuk terintegrasi dengan pasar tanah, tanah

32 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul