Page 52 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 52
dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam
rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks Pembaruan Agraria itu, Penataan Aset dan
Penataan Akses memperoleh legitimasi.
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
Undang-undang ini dikenal dengan UUPA dan
mengamanatkan (1) Perombakan Hukum Agraria, (2)
Pelaksanaan Landreform (Reforma Agraria), (3) Penataan
Penggunaan Tanah, (4) Likuidasi Hak-hak Asing dalam
Bidang Agraria, (5) Penghapusan Sisa-sisa Feodal dalam
Bidang Agraria. Aturan pelaksanaan UUPA ialah PP No
224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Rugi yang menjadi landasan operasional pelaksanaan
landreform.
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; lingkungan hidup yang baik dan
sehat menjamin kualitas sumberdaya agraria. bahwa
pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan
oleh Konstitusi diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dalam konteks Penataan Akses, Reforma Agraria modal
dasar pembangunan.
BAB II 37
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan
