Page 54 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Nomor 172); yang kemudian diganti dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria.
Perpres ini mendefinisikan serta mengatur tata cara Reforma
Agraria, termasuk di dalamnya Penataan Akses yang
dilakukan dengan tahapan: pemetaan sosial; peningkatan
kapasitas kelembagaan; pendampingan usaha; peningkatan
keterampilan; penggunaan teknologi tepat guna; diversifikasi
usaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi akses pemasaran
(offtaker); penguatan basis data dan informasi komoditas;
dan/atau penyediaan infrastruktur pendukung.
8) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi,
organisasi, tata kerja, dan pendanaan pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang
bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian
ATR/BPN RI dengan jajaran Direktorat Jenderal merupakan
institusi perumus dan penyelenggara Penataan Akses.
9) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 84);
Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas,
fungsi, organisasi, kantor wilayah dan kantor pertanahan,
kepegawaian, tata kerja, dan pendanaan pada BPN. BPN
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kepala BPN dijabat oleh Menteri

BAB II 39
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan