Page 50 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Perangkat Daerah yang berkompeten di bidangnya; untuk dapat
memfasilitasi peningkatan kapasitas SRA, BPN dapat bekerjasama
dengan perguruan tinggi.

Pada pelaksanaan Penataan Akses tahun 2021-2023, Penataan
Akses diterjemahkan secara teknis sebagai Pemberdayaan Tanah
Masyarakat (PTM) maupun Penanganan Akses Reforma Agraria
(PARA). Istilah PTM muncul dalam Petunjuk Teknis Penanganan
Akses Reforma Agraria (PARA) Tahun 2021 yang diterbitkan Direktorat
Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan
Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Tampaknya, istilah PTM ini mengacu pada nama lembaga
penaungnya, yaitu Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat.
PTM adalah aktivitas fasilitasi atas dasar kepemilikan tanah yang
dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan pelaksana Direktorat
Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional, dan Kantor Pertanahan. Dengan demikian, PTM menjadi
langkah teknis dari Penataan Akses. Secara teknis, makna Penataan
Akses (Access Reform); PTM dan PARA sering dipertukarkan untuk
maksud yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat (subjek) untuk
memanfaatkan tanah mereka (objek) secara optimal. Namun, istilah
PTM tidak dikenal dalam peraturan perundangan di lingkungan
Kementerian ATR/BPN; laporan-laporan penelitian terkait Penataan
Akses; maupun literatur terkait pemberdayaan masyarakat (Muryani
et al. 2023). Selanjutnya, istilah yang digunakan dalam buku ini ialah
Penataan Akses karena dapat dirujuk konsep dan sumbernya.

2. Kelembagaan Penataan Akses :
a. Penataan Akses sebagai bagian dari fungsi Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA).
Implementasi Penataan Akses dikoordinasikan oleh tim yang
diberi nama GTRA, yang kepengurusannya dibentuk di aras
nasional; propinsi, dan kabupaten/kota, dengan tugas sebagai
berikut (Saleh et al. 2022):

BAB II 35
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan