Page 45 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Era
No Kebijakan
Pemerintahan
4 Abdurrhaman 1. Menerbitkan Ketetapan MPR RI No IX Tahun 2001
Wahid dan 2. Pembukaan kembali Reforma Agraria
Megawati 3. Memberi kesempatan gerakan sosial terkait
(1999-2004) Reforma Agraria tumbuh berkembang
5 Susilo Bambang Mendesain Reforma Agraria dengan pendekatan baru,
Yudhoyono antara lain:
(2004-2014) 1. Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN),
Reforma Agraria= Landreform + Access Reform
2. Legalisasi Aset
3. Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 yang
menyatakan hutan adat bukan hutan negara.
4. Peraturan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
Umum, dan Kepala BPN) No 79/ Tahun 2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang Berada dalam Kawasan Hutan.
6 Joko Widodo 1. Nawacita
Periode I (2014- 2. Keputusan TORA 9 juta ha
2019) 3. Perpres No 88 Tahun 2017 (dicabut oleh Perpres
No 62 Tahun 2023) dan Permenko No 3 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi
dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan.
4. Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
(dicabut oleh Perpres No 62 Tahun 2023)
5. Perhutanan Sosial
6. Legalisasi Aset melalui PRONA-PTSL dan Transmigrasi
Sumber: Salim dan Utami (2019)
b. Apa itu Penataan Aset?
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria membatasi Penataan Aset sebagai
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan
dan pemilikan tanah. Penataan Aset yang diwujudkan dengan
Redistribusi Tanah (pembagian bidang tanah/pemberian hak tanah
kepada kelompok tuna kisma) dan Legalisasi Aset (sertipikasi tanah)
mempunyai orientasi teknis berupa kepastian hukum. Akan tetapi,
tujuan Penataan Aset sesungguhnya lebih besar dari kepastian
hukum, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Perpres No

30 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul