Page 43 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 35/PUU-X/2012 adalah
pengecualian dalam sumbangsih Reforma Agraria di era ini.
PMK ini memberi angin segar bagi masyarakat adat terkait hak
wilayah ulayat, dan menjadi momentum terbangunnya Reforma
Agraria yang inklusif bagi masyarakat adat. Sayangnya, Peraturan
Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan,
Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN) No 79/ Tahun 2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada
dalam Kawasan Hutan tidak pula dijalankan (Muhajir 2015).
6. Reforma Agraria era Joko Widodo (2014-2024)
Pemerintahan era Joko Widodo periode I tidak lagi mendefinisikan
Reforma Agraria secara sempit, dalam arti pengaturan kembali
dengan legislasi atau perombakan penataan dengan skema
redistribusi berdasarkan hak milik atas tanah (Lipton 2009,
Wiradi 2009 dan Rachman 2017).
Melalui salah satu pedoman pelaksanaan Reforma Agraria yang
diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), yaitu Pelaksanaan
Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional
Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
(Kastaf Presiden 2017), Reforma Agraria tidak hanya meliputi
skema hak individu atau kolektif/komunal, tetapi juga skema
ijin pemanfaatan hutan yang dikenal dengan Perhutanan
Sosial. Sebelumnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 juga
mengatur Perhutanan Sosial dengan konsep forest for the people
dan Perhutanan Sosial sudah dijalankan dengan skema berbeda
pada periode sebelumnya (Muhsi 2017).
Di era Jokowi periode I, Reforma Agraria menjadi nafas dari
dua regulasi yang terpisah, yaitu Perpres No 88 Tahun 2017
yang menjadi landasan bagi PPTKH dan Perpres No 86 Tahun
2018 yang menjadi landasan Reforma Agraria dan pembentukan
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan fungsi Penataan
Aset dan Penataan Akses.
Salim dan Utami (2019) menyatakan ada perbedaan substansi
antara Reforma Agraria dengan Legalisasi Aset, ada tuntutan

28 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul