Page 48 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 48

yang belum  terdaftar  atau  diterbitkan haknya menjadi hambatan
            bagi percepatan dan perluasan pasar tanah, sehingga aset-aset tidur
            ini peru dibangunkan dengan reformasi sistem perundang-undangan
            atas admininstrasi pertanahan. Sertipikasi tanah yang dibiayai Bank
            Dunia (LMPDP dan RALAS) merupakan contoh nyata di lapangan,
            bagaimana  aset-aset  tidur kaum  tak berpunya ini  dibangunkan
            sekaligus  dibayang-bayangi  kepastian  hak untuk pertumbuhan
            ekonomi  dan kapitalisasi  tanah—dua hal ini  berkontribusi  positif
            terhadap pelepasan lahan berskala kecil (kurang dari 0,5 ha) karena
            pemilik tanah hidup dalam struktur ekonomi yang timpang.
                Data ketimpangan  tanah  dan keberadaan  regulasi  Landreform
            sekalipun menunjukkan bahwa Reforma  Agraria  tidak  cukup
            dengan  redistribusi  tanah  (bagi-bagi tanah  untuk  dimiliki tuna
            kisma/kaum tak  bertanah).  Tanpa  optimalisasi  pemanfaatan tanah
            untuk  meningkatkan pendapatan,  tidak  ada  jaminan redistribusi
            tanah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian,
            redistribusi dan legalisasi tanah (Penataan Aset/Asset Reform) semata
            tidak menjamin penguatan ekonomi berbasis tanah obyek landreform
            tersebut.  Intervensi pemerintah untuk  mencegah pelepasan  tanah
            oleh pemiliknya hadir dalam Penataan Akses (Access Reform).

                Menurut hemat penulis, mengacu pada (1) definisi legalisasi aset
            sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan
            data dalam rangka  Reforma Agraria dan  (2) definisi TORA sebagai
            tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki
            oleh masyarakat  untuk diredistribusi  atau  dilegalisasi, maka
            praktik Penataan Aset yang diiringi dengan Penataan Akses terhadap
            tanah-tanah yang  telah  bersertipikat (hal  ini menjadi  syarat
            wajib dalam kelengkapan data dan poin isian dalam kuesioner sejak
            Penataan  Akses  2021)  tidak dapat dikatakan  sebagai  Landreform,
            terlebih diklaim sebagai Reforma Agraria, karena tidak menyasar pada
            tanah-tanah yang belum dibebani hak. Akibatnya, Reforma Agraria
            menjadi kegiatan simbolik belaka.







                                                                 BAB II   33
                       Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53