Page 51 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

1. Menemukan penghambat (“bottleneck”) pelaksanaan
Reforma Agraria dan melakukan “de-bottlenecking” secara
nasional dan lokal.
2. Meningkatan angka redistribusi tanah dari pelepasan
kawasan hutan dari 4,11 % (2020) menjadi 100 % (2024).
3. Mengefektifkan pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal
dari bekas HGU dan tanah terlantar dari 200% (2020)
menjadi 500% (2024)
4. Meningkatkan jumlah legalisasi aset untuk tanah
transmigrasi dari 21% (2020) menjadi 100% (2024)
5. Meningkatkan pendapatan SRA sebanyak 25%.
b. Penataan Akses sebagai bagian dari Dirjen Penataan Agraria
Badan Pertanahan Nasional
Sebagai program pemerintah, tentunya Penataan Akses dipayungi
peraturan-perundangan, antara lain.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) menyatakan bahwa
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Norma kewenangan ini melekat
pada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
sumberdaya alam, dalam konteks Penataan Akses ialah
tanah.

2) Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan
perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam. Pembaruan agraria mencakup
suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan

36 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul