Page 55 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala BPN dijabat
oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk
Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di
kabupaten/kota. Salah satu tugas dan fungsi tersebut ialah
penyelengaraan Reforma Agraria yang meliputi Penataan
Aset dan Penataan Akses.
Hingga buku ini disusun, terdapat dua perangkat
kelembagaan pelaksana Penataan Akses, pertama ialah
Konsultan Perorangan GTRA di setiap Kantor Pertanahan
kabupaten/kota (anggaran APBD) dan kedua ialah Tenaga
Pendukung/FS yang diadakan oleh Kantor Pertanahan
kabupaten/kota (anggaran DIPA Kantor Pertanahan).
Keduanya berbeda dalam skema dan kapasitas.

Tabel 6. Perbedaan Penataan Akses yang dimotori Konsultan
Perorangan GTRA Kantor Pertanahan dengan ‘Penataan Akses
Reforma Agraria’ (PARA) yang dimotori Tenaga Pendukung Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul TA 2021, 2022 dan 2023.
No Pembeda Penataan Akses GTRA ‘PARA’
1 Kewenangan 1. Fasilitasi administrasi di Fasilitasi ide, komunikasi
lingkungan ATR/BPN ke ATR/BPN dan SRA
2. Fasilitasi administrasi
untuk koordinasi
dengan tim GTRA
2 Durasi 1 tahun 3 tahun, RO I (Target
program Pemodelan), RO II (Target
Kelembagaan) dan RO III
(Target Pemasaran)
3 Tahapan 1. Persiapan penysunan 1. RO I: 5 Tahap
kerja data (Penyuluhan, Pemetaan
2. Peninjauan lapang Sosial, Analisis Data,
3. Penyusunan rencana Pemodelan, Penyusunan
pengembangan potensi Data Penerima Manfaat)
penataan akses 2. RO II: 3 Tahap
(Penguatan
Kelembagaan,
Pendampingan
Kelembagaan/
Kewirausahaan,
Pembentukan Kerjasama)

40 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul