Page 58 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 58
berupa Hak Milik (baik individu maupun kelompok), namun
dapat berupa Hak Penguasaan Komunal (baik yang bersifat
tetap atau bergilir), Hak Pengelolaan, dan hak-hak di bawah Hak
Milik dalam rezim Tanah Hak. Redistribusi hak atas tanah dalam
skala sempit cenderung tidak layak secara ekonomi dan menjadi
ancaman berupa pelepasan lahan karena desakan ekonomi, akibat
orang miskin hidup dalam ketimpangan ekonomi. Perlindungan
hak dapat berupa konsolidasi tanah dengan penerima hak berupa
lembaga, misalnya koperasi petani/nelayan, Badan Usaha Milik
Desa, Badan Usaha Milik Masyarakat, komunitas sosial dan
keagamaan.
3) Perlindungan Ekologis untuk keberlanjutan fungsi RHSP
Agraria yang dimaknai oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai Bumi, Air, Udara
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesungguhnya
mengandung fungsi ekologis, yang selanjutnya fungsi ekologis
tersebut memengaruhi daya tampung dan daya dukungnya
terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika
sumberdaya alam yang tak terbarui, misalnya karst, dieksploitasi
melampaui batas, maka serapan karbon menurun (Dwiputra et al.
2019) dan cadangan air dari sistem hidrologi karst habis. Serapan
karbon yang rendah meningkatkan suhu yang mengakibatkan
perubahan iklim yang ekstrim, akibatnya el nino atau la nina yang
bedampak pada kerawanan bahkan krisis pangan. Ketika pangan
tidak tercukupi secara global, stabilitas keamanan setiap negara
akan terganggu.
Fungsi ekologi tidak dapat dibatasi oleh batas wilayah administrasi,
melainkan lintas kabupaten, propinsi, bahkan negara, misalnya
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan ekosistem dari hulu
sungai hingga muara. Perlindungan Ekologis penting menjadi
PSRA baik langsung maupun tak langsung. Intervensi langsung
bisa berupa penataan struktur dan fungsi ruang, dan intervensi
tak langsung berupa peningkatan atau penguatan kapasitas SRA
agar tidak menjadi bagian dari penyebab krisis ekologis.
BAB II 43
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan