Page 57 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

fokus pemberdayaan mengacu pada subjek (manusia),
bukan terhadap objek (tanah) atau aspek (ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan, hak
atas tanah, bahkan lingkungan hidup).

3. Isu Ekologi dalam Penataan Akses
Salah satu tujuan Reforma Agraria yang diatur oleh Perpres No
86 Tahun 2018 ialah “Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan
hidup”. Agenda Penataan Akses bagi SRA sekurangnya mencakup
(Shohibuddin, 2018):
1) Jaminan akses terhadap Ruang Hidup dan Sumber Penghidupan
(RHSP)
Jaminan akses dimaksudkan untuk memastikan distribusi
sumber-sumber agraria yang menjadi RHSP dan manfaatnya
bersifat inklusif, sehingga keberpihakan kepada kelompok rentan
mewujud (pro-poor land reform).
Aliran manfaat yang bersifat lintas lapisan sosial menjadi
prasyarat, dalam arti kelompok dominan/ kaya/ mapan memberi
kelompok subordinat/ miskin/ rentan. Kelompok dominan/
kaya/mapan dapat berupa negara, korporasi, desa, komunitas,
dan elit lokal. Kelompok subordinat/miskin/rentan dapat berupa
perempuan/gender lain yang rentan tersingkir, pemudi/pemuda,
penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna kisma, buruh tani, petani
gurem, dan pengangguran. Aliran manfaat di dalam lapisan sosial
yang sama dan dominan sebaiknya dihindari karena mempunyai
kecenderungan meningkatkan ketimpangan tenurial yang
berakibat menjadi ketimpangan ekonomi dan konflik agraria
struktural dan/atau horisontal.
2) Perlindungan Hak atas RHSP
Perlindungan hak bukan semata-mata jaminan kepastian hukum
atas sumber-sumber agraria, melainkan beragam cara yang
luwes (fleksibel) untuk mencegah SRA kehilangan RHSP. Dalam
hal ini, kepastian hukum terkait hak atas RHSP (legalitas aset)
merupakan salah satu bentuk perlindungan hak dan tidak harus

42 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul