Page 53 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-undang ini mengatur Ketahanan Pangan dan Tanah
Telantar. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata, dan terjangkau. Sedangkan, Tanah Telantar adalah
tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian
hak atau dasar penguasaannya. Reforma Agraria merupakan
salah satu jalan menuju Ketahanan Pangan, yang mana
tanah telantar menjadi salah satu obyek redistribusi lahan
yang kemudian dapat diberdayakan.
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan
ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan,
dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat
lain yang memungkinkan, termasuk peran Pemerintah
Daerah dalam Reforma Agraria, dalam fungsi penataan ruang
dan Penataan Akses.
7) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

38 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul