Page 49 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

c. Apa itu Penataan Akses?
Studi Chrysantini (2007) tentang redistribusi tanah di Jawa kepada
petani kecil dan petani tuna kisma penerima objek redistribusi justru
menunjukkan terjadinya eksklusi (keterusiran) penerima redistribusi
tanah dari tanah yang diterimanya karena para elit dan tuan tanah
berhasil mengambil alih tanah-tanah tersebut melalui pembelian atau
penyewaan kemudian mempekerjakan para penerima redistribusi
tanah tersebut sebagai buruhnya. Perpindahan penguasaan tanah
ke segelintir elit juga ditunjukkan oleh Siriat (2017) dengan kasus di
Vietnam, Filipina, dan Laos.
Menurut Joyo Winoto dalam Pertiwi (2010), persoalan kemiskinan
tidak serta merta selesai dengan redistribusi tanah sehingga redistribusi
tanah perlu disertai sejumlah aksi, seperti akses ekonomi dan politik,
informasi mengenai tanah yang memadai, serta pengetahuan tentang
pembaruan agraria. Dengan demikian, Penataan Akses hadir untuk
menjawab kekurangan legalisasi aset, sehingga pemegang hak benar-
benar memanfaatkan tanahnya untuk kesejahteraan hidupnya agar
fungsi tanah sebagai sumber penghidupan benar-benar terwujud.

Menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria, Penataan Akses ditakrifkan sebagai
program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk
meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Penataan Akses berorientasi pada kesejahteraan karena pemanfaatan
aset tanah. Bentuk-bentuk Penataan Akses dapat berupa fasilitasi
keterampilan, kelembagaan, pemasaran, permodalan.

Meskipun demikian, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan lembaga yang dapat berperan
secara langsung memberikan bantuan permodalan, kelembagaan,
pemasaran maupun peningkatan kapasitas ekonomi, dengan
demikian Kementerian ATR/BPN memerlukan kolaborator baik
berupa lembaga negara, lembaga swasta, dan/atau masyarakat sebagai
fasilitator. Contohnya, untuk memberikan akses permodalan kepada
SRA, BPN dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan; untuk
memberikan fasilitasi kelembagaan, BPN dapat bekerjasama dengan

34 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul