Page 33 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dengan Peraturan Presiden
(Perpres) No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria (disahkan 3 Oktober 2023) dan ditempuh dengan strategi:

a. Legalisasi Aset; yaitu adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria.
b. Redistribusi Tanah; yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak
atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) kepada Subjek Reforma Agraria (SRA) disertai dengan
pemberian sertipikat hak atas tanah. TORA adalah tanah yang
dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi
atau dilegalisasi, sedangkan SRA adalah penerima TORA yang
memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
c. Pemberdayaan Ekonomi SRA; meliputi penyediaan program
pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah,
dan mendorong inovasi kewirausahaan SRA, berdasarkan klaster
melalui kegiatan pemanfaatan tanah. Adapun yang dikategorikan
sebagai SRA ialah sebagai berikut:
a) Orang Perseorangan
Orang perseorangan yang dapat menjadi SRA harus
memenuhi syarat, yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI);
berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
bertempat tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah atau
bersedia tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah dalam
satu wilayah administrasi kecamatan.
Adapun jenis profesi yang dapat menjadi SRA antara lain:
1) Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma
dua lima) ha atau lebih kecil dan/atau petani yang
menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua)
ha untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai
sumber kehidupannya;
2) Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan
sendiri tanah yang bukan miliknya;

18 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul