Page 35 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang
kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya
sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah
tertentu secara turun temurun.

d) Badan Hukum
Badan hukum yang dapat menjadi SRA yaitu:
1) Koperasi;
2) Badan usaha milik desa;
3) Yayasan;
4) Badan hukum untuk kepentingan keagamaan.
Secara normatif, Perpres Nomor 62 Tahun 2023
mengutamakan kelompok rentan dengan pola nafkah
subsisten (non industri) untuk menjadi SRA daripada
kelompok mapan, khususnya untuk kategori orang
perorangan. Meskipun demikian, kesesuaian antara
norma dan implementasi masih perlu diuji, dalam arti
kelompok sosial mana yang senyatanya memperoleh
prioritas dan fasilitasi dalam Reforma Agraria: yang
sudah mapan atau yang masih rentan? Perpres ini juga
memberi kepastian hukum bagi SRA yang secara kolektif
mengelola, menguasai, dan memiliki aset tanah.
Terkait SRA, terdapat ketentuan bahwa ketika jumlah
SRA melampaui bidang tanah yang tersedia maka
Redistribusi Tanah memprioritaskan SRA yang bermukim
atau menggarap di lokasi objek Reforma Agraria, dan
ketika Redistribusi Tanah hasil penyelesaian Konflik
Agraria berada di lokasi transmigrasi, pelaksanaannya
dilakukan dengan memprioritaskan hak transmigran
sebagai SRA—menurut penulis, kebijakan ini perlu
dikaji kembali secara arif mengingat masyarakat lokal
sudah lebih dulu menempati lokasi transmigrasi dengan
hak-hak adatnya. Selain itu SRA juga berkewajiban 1)
menggunakan, memanfaatkan, dan mengusahakan
tanahnya sendiri, 2) memelihara kesuburan dan

20 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul