Page 36 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

produktivitas tanahnya, 3) melindungi dan melestarikan
sumberdaya di atas tanahnya, 4) menggunakan tanah
sesuai kemampuan tanah, dan 5) tidak menelantarkan
tanahnya.

d. Kelembagaan Reforma Agraria; yang diwujudkan dengan
pembentukan tim percepatan Reforma Agraria nasional yang
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.
e. Partisipasi Masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan percepatan Reforma Agraria sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit
berupa:
a) Pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis Penataan
Akses;
b) Penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan
Konflik Agraria;
c) Kegiatan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Mengapa Reforma Agraria penting?

Reforma Agraria menjadi landasan pembangunan di berbagai
negara dan berkontribusi positif bagi kedaulatan pangan dan
kesejahteraan yang berkelanjutan (Pujiriyani 2022 dan Setyaka 2016
); tidak terkecuali Indonesia, meskipun di Indonesia Reforma Agraria
dimaknai secara berbeda oleh rezim-rezim yang pernah memerintah
(Muryani et al. 2023), antara lain:

1. Reforma Agraria era Soekarno (1960-1965).
Pemerintahan Soekarno menempatkan Reforma Agraria
(Landreform) sebagai bagian dari revolusi Indonesia yang
berarti (1) penghapusan segala bentuk hak-hak asing dan
konsesi kolonial atas tanah dan mengakhiri penghisapan fodal
secara bertahap; dan (2) penguatan dan perluasan kepemilikan
tanah untuk rakyat dengan prioritas kaum tuna kisma, dengan
konsekuensi penghapusan hak-hak barat seperti hak eigendom,
wet-wet agraris buatan Pemerintah Kolonial Belanda, termasuk
Domein Verklaring (DV)—DV merupakan konsep kolonial yang
menempatkan negara sebagai pengatur hubungan hukum

BAB II 21
Reforma Agraria Ekologis: Upaya Mempertemukan Keadilan Sosial dan Lingkungan