Page 23 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Terlepas bahwa instrumen lapangan Penataan Akses 2022 masih
belum memadai, berbagai kekurangan RO I TA 2021 itu kemudian
diperbaiki dalam praktik Penataan Akses RO I TA 2022 dan RO II
TA 2023, yang didokumentasikan pada buku seri ke-2, antara lain:
1) Petugas Lapang/Field Staf (FS) berupaya sendiri mengidentifikasi
persoalan krusial yang belum tersentuh instrumen lapangan,
misalnya GEDSI (Gender Equality Disability Social Inclusion); 2) FS
meramu ide untuk dapat menampung keragaman persoalan dari
jenis usaha yang berbeda dan tidak beririsan satu sama lain, yaitu
UMKM Kerajinan Bambu, UMKM Kerajinan Wayang Kulit, dan
UMKM Penangkaran Burung; 3) FS memproduksi pengetahuan
terkait Penataan Akses untuk masyarakat dalam bentuk brosur agar
Penataan Akses dipahami dengan benar oleh SRA dan mengurangi
risiko konflik SRA dengan Kantor Pertanahan karena misinformasi;
4) FS melakukan pendampingan yang dampaknya berkelanjutan
serta bersifat fundamental (mendasar) bagi pencapaian target-target
ekonomi—hingga RO I TA 2023, target ini masih dominan dalam
rezim Penataan Akses ala Hernando de Soto yang diamini dan diimani
oleh Kementerian ATR/BPN, pendampingan-pendampingan tersebut
antara lain:

a. Merumuskan dan mengeksekusi bentuk inovasi yang tidak
membutuhkan banyak usaha (effortless innovation) untuk UMKM
Kerajinan Bambu karena inovasi yang diupayakan selalu jalan di
tempat, dalam arti pelatihan inovasi tidak mengubah perilaku
produsen, mereka tetap kembali menekuni produk konvensional.
Penyebabnya, inovasi dinilai tidak menguntungkan oleh pelaku
UMKM dan ketiadaan jaminan serapan pasar;
b. Masalah-masalah administrasi kelembagaan (kelengkapan
organisasi: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis
Besar Haluan Kerja, serta Mekanisme Organisasi yang mengatur
manajemen informasi, manajemen akses sumberdaya, resolusi
konflik dan pola pengambilan keputusan), ini dilakukan terhadap
ketiga UMKM dampingan. Khusus untuk UMKM Kerajinan
Wayang kulit keterampilan administrasi ini akan sangat berguna
untuk akses sumberdaya berupa Dana Keistimewaan (APBN)

8 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul