Page 204 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Asia Tenggara yang feodal dan lama dijinakkan oleh kolonial, tidak
terkecuali di Desa Panjangrejo yang masih bagian dari Jawa ini.
Sosialisasi ke setiap dusun di hadapan kepala dusun dan para
ketua RT telah membuahkan kesepakatan-kesepakatan setelah
FPIC ditempuh, antara lain: Kantah bertanggungawab penuh dalam
bantuan teknis pelaksanaan Pemetaan Sosial, misalnya peralatan
tulis; konsumsi; dan undangan; termasuk pula keamanan data karena
data sensitif dari Pemetaan Sosial ini tidak menjadi konsumsi umum.
Meskipun FS telah mengikuti prosedur etik, bukan berarti perolehan
daftar calon responden atas rekomendasi para ketua RT berjalan lancar.
Dua dusun menunda informasi daftar warga yang akan diikutsertakan
dalam Penataan Akses hingga akhir bulan Juli, akhirnya FS mengambil
keputusan untuk berencana mengalihkan ke dusun lain yang
berpotensi agar kuota 200 orang itu terpenuhi. Salah satu rekan saya
dari pantura Jawa menyebut persitiwa ini sebagai pembangkangan
sipil khas Jawa Mataram, “nggah nggih ora kepanggih” (berkata iya
namun enggan melaksanakan). Hal yang paling tampak ialah salah
satu dusun hanya mendaftarkan 7 dari 25 orang yang dijanjikan, itu
pun tanpa memberi kesempatan FS untuk sosialisasi langsung kepada
warga untuk mengantisipasi keraguan, 7 orang itu belum dipastikan
setuju dan sosialisasi teknis dilakukan sendiri oleh ketua RT (padahal
FS sudah menyarankan agar FS saja yang sosialisasi demi mengurangi
risiko konflik sosial antarwarga akibat salah paham). Jumlah itu
masih bisa diterima FS, namun usulan kami untuk menggabungkan
warga bersama dusun terdekat dalam Pemetaan Sosial agar sama-
sama menghemat tenaga dan waktu ditolak kepala dusun dengan
alasan warga keberatan jika berkegiatan bersama warga dusun lain
(kegiatan bersama lintas dusun ini telah terjadi saat penyuluhan,
bahkan pelaksanaannya di dusun Gedong yang bukan rekomendasi
desa untuk Penataan Akses, pemindahan lokasi penyuluhan Penataan
Akses ini karena fasilitas Balai Pertemuan Desa sedang diperbaiki).
Saya, secara pribadi, bisa memahami situasi ini, bagaimana mereka
akan percaya pada BPN setelah urusan pertanahan mereka mangkrak
10 tahun? Bukankah masyarakat tahunya pertanahan adalah
urusannya BPN? Mereka sebenarnya menunggu, jika Penataan Akses

BAB V 189
Catatan Harian Petugas Lapangan