Page 208 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 208
Perda DIY No 5 Tahun 1954, pasal 10 mengatur bahwa tanah-tanah
yang ditempati warga turun temurun di Propinsi DIY serta merta
menjadi hak milik (warga yang bersangkutan). Kini, di Propinsi DIY,
perpanjangan HGB dan Hak Pakai agar tetap berada di atas alas Tanah
Negara sudah mustahil, terlebih lagi peningkatan Hak Pakai dan HGB
menjadi HM di Propinsi DIY.
Di Kabupaten Bantul, di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek,
terdapat 107,653 ha dari 266 ha tanah yang disebut Tanah Tutupan,
yaitu: bidang-bidang lahan berstatus Letter C yang dirampas
pemerintah pendudukan Jepang tanpa pemberian dan/atau serah
terima ganti rugi kepada masyarakat Parangtritis, yang ditandai
dengan pencoretan status letter C dan penambahan label ISTIMEWA
I 15/X/03 (15 Oktober 1943) serta dibebaskan dari beban pajak.
Sepanjang era pascakemerdekaan tanah tutupan tidak dikembalikan
kepada yang punya meski pendudukan Jepang berakhir. Tanah-tanah
itu kini terdampak PSN berupa jalan lintas selatan Jawa, kepastian
hak ahli waris atas bidang-bidang Tanah Tutupan berkelindan dengan
situasi agraria di level propinsi yang mengarah pada monopoli
pemilikan tanah oleh otoritas regional dengan dalih tidak ada tanah
negara di seluruh Propinsi DIY.
Saya tidak tahu apakah sense of crisis ini dimiliki oleh mereka
yang berwenang menyelesaikan persoalan agraria. Di Propinsi DIY
ini, ketika hak asasi menjauh dari manusia, terkadang terlintas
pertanyaan terkait agraria dalam nurani saya: Kepada apa lembaga
negara pengemban Reforma Agraria mengabdi: kekuasaan atau
Konstitusi? (1 Agusus 2023).
14. Kami bukan Petugas Sensus!
Selama melakukan Pemetan Sosial (Juni-Agustus 2023) kami
mendapati masalah yang sama sejak Penataan Akses 2021: pemetaan
sosial sekadar penghimpunan masalah sosial ekonomi oleh BPN dengan
format BPS. Apakah itu salah? Sebagai cara kerja enumerator tidak
salah, namun sebagai kerja agen pemberdayaan hal itu menyimpang
dari asas partisipasi. FS yang tidak peka persoalan sosial cenderung
menikmati keringanan kerja ala BPS ini, mereka tidak punya beban
BAB V 193
Catatan Harian Petugas Lapangan
