Page 207 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 207

proses pengadilan, pelakunya lembaga yang punya akses administrasi
            pertanahan.
                Di Kabupaten Kulonprogo,  tepatnya  di Desa Kembang,
            Kecamatan Nanggulan dan di Desa Giripurwo, Kecamatan Giirmulyo,
            terjadi  penyerahan  SHM  yang  diklaim  sukarela  dengan  motivasi
            ngalab berkah (meraih keberkahan kepada Sultan) oleh warga kepada
            Kasultanan, sejumlah  2 rumah tinggal  (113  m  dari 452  m  dan  474
                                                                  2
                                                      2
            m ) dan  satu makam keluarga (82  m ) di  Desa  Kembang dan  satu
              2
                                               2
            bidang sawah (100 m  dari 4.291 m ) di Desa Giripurwo yang mana
                                2
                                             2
            warga  yang bersangkutan  tidak berkeinginan menggarap lagi. Jika
            memang untuk mengalap berkah mengapa tidak memilih menambah
            berkah dengan terus menggarapnya? Benarkah mereka sukarela atau
            dikondisikan  sukarela karena  tak berdaya menghadapi kehendak
            penguasa propinsi?
                Peristiwa serah terima itu terjadi pada 13 Mei 2022 di Kantor Desa
            Kembang,  Kecamatan  Nagulan,  dan disaksikan oleh  Penghageng
            Panitikisma  Kasultanan dan  Kadipaten  Pakualaman  (Kepala  Badan
            Pertanahan Kasultanan  dan Pakualaman);  Muspika Kabupaten
            Kulonprogo, Bupati Kulonprogo, OPD Propinsi DIY dan Kabupaten,
            DPRD Kuloprogo  dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
            Kulonprogo.  Menurut pihak  Kasultanan pelepasan  SHM WNI
            untuk dialihkan  menjadi SHM Kasultanan  itu dalam  rangka  tertib
            administrasi  pertanahan menurut Perda Istimewa DIY No 1  Tahun
            2017.

                Di Kota Yogyakarta, di seluruh kecamatan, perpanjangan HGB
            dan Hak Pakai  WNI  ditolak negara jika  tidak  disertai  pengakuan
            tertulis bahwa HGB  atau Hak Pakai  tersebut berasal  dari  SG  dan
            pelepasan  hak, demikian  pengakuan  beberapa warga yang  berkali-
            kali mengurus perpanjangan HGB ke BPN. Pada tahun 1984, ketika
            berlaku UUPA sepenuhnya di Propinsi DIY, banyak SHM diterbitkan
            dari tanah yang semula termasuk kategori SG di masa kolonial dan
            menjadi tanah negara di era kemerdekaan, termasuk terbitnya tanah-
            tanah SHM di kompleks Tamansari di dalam lingkungan Kasultanan
            atau  perumahan  di kampung Baciro. Sebelum UUPA,  terdapat


            192   REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
                  Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212