Page 220 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan;
2. Menangani sengketa dan konflik agraria;
3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah;
4. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
6. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan;
7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Karena perpres yang baru belum disahkan dan masih menjadi
pertarungan kepentingan berbagai pihak, saya hanya bisa menduga-
duga. Jika kekhawatiran kelompok masyarakat sipil benar terjadi,
Perpres itu kemungkinan akan menggunakan kewenangan Presiden
yang diatur pasal 4 Konstitusi sebagai konsideran, alih-alih TAP MPR
RI No IX Tahun 2001 dan UUPA. Artinya, perpres lebih merupakan
produk kekuasaan daripada pelaksanaan peraturan undang-undang.

Jika tujuan-tujuan Reforma Agraria yang diturunkan dari TAP
MPR RI No IX Tahun 2001 dihapuskan dala perpres yang baru,
maka perpres ini sebatas teknis legalisasi aset untuk pasar tanah,
lebih-lebih nomenklatur bank tanah sebagai turunan UU Cipta
Kerja dimasukkan. Tanah-tanah adat akan segera diakuisisi dengan
hak pengelolaan atau hak milik komunal dalam wadah lembaga
formal, sehingga dapat terintegrasi dengan pasar tanah. Subjek
Reforma Agraria yang semestinya terdiri dari kaum tuna kisma akan
dipersempit kuotanya, barangkali TORA hanya sebatas penunjukkan
objek untuk diredistribusi dan legalisasi, lalu transmigran akan lebih
diutamakan daripada masyarakat lokal yang tersingkir akibat wilayah
adat/ruang hidupnya dulu diperuntukan sebagai daerah transmigrasi
secara paksa. Jika demikian, Reforma Agraria akan menjauh dari
tujuan resolusi konflik dan keadilan sosial. Saya penasaran: Perpres
baru ini unutk kepentingan apa dan siapa? Apakah Reforma Agraria

BAB V 205
Catatan Harian Petugas Lapangan