Page 127 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

112 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Bupati. BKPRD mempunyai Sekretariat dan Kelompok Kerja.
Sekretariat BKPRD berada di Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris
Bappeda. Terdapat 2 (dua) Kelompok Kerja yang terdiri dari Kelompok
Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kedua kelompok kerja ini bertanggung
jawab kepada BKPRD. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penataan
ruang, BKPRD menyiapkan laporan Bupati kepada Gubernur dengan

tembusan Menteri Dalam Negeri paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun pada
bulan April dan Agustus.

2. Melakukan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Bupati dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
terhadap alih fungsi lahan pertanian telah mengeluarkan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dibentuk Tim Pengendali dan Tim
Teknis dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pengendali

Alih Fungsi Lahan (TPAFL) yang dibantu oleh Tim Teknis Alih Fungsi
Lahan (TTAFL) dituangkan dalam Keputusan Bupati. Dengan dibentuknya
tim ini, Bupati memberikan kewenangan kepada Tim Pengendali untuk
menerbitkan Surat Keterangan Alih Fungsi Lahan Pertanian atau sering
disebut SKAL. SKAL ini merupakan bagian dari persyaratan untuk
melakukan proses perizinan selanjutnya. Batasan mengenai alih fungsi
lahan pertanian meliputi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dilindungi dan dilarang
untuk dialih fungsikan, dan juga semua lahan pertanian yang beralih

fungsi. Dasar yang dijadikan pertimbangan pengendalian alih fungsi lahan
pertanian antara lain; a) berada di luar lahan yang sudah ditetapkan sebagai
LP2B; b) kesuburan tanahnya; c) luas tanamnya; d) terdapat/tidaknya
irigasi; e) produktivitas usaha taninya; f) lokasi dan lingkungannya.
Mekanisme pelaksanaannya secara singkat dapat dijelaskan sebagai
berikut : pemohon mengajukan permohonan alih fungsi lahan kepada
Bupati melalui Ketua Tim Pengendali, dengan melengkapi dokumen