Page 130 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 115

2012 tanggal 21 September 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Menurut
peraturan tersebut, yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang
meliputi: a) Izin Prinsip; b) Izin Lokasi; c) Izin Perubahan Penggunaan
Tanah; d) Izin Mendirikan Bangunan; e) Izin lain sesuai kewenangan
yang secara eksplisit diatur dalam Perda berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Dari kelima jenis perizinan tersebut, yang berkaitan
langsung dengan izin penggunaan tanah adalah izin lokasi dan izin
perubahan penggunaan tanah.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal
yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan
tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin Lokasi
diberikan berdasarkan pertimbangan: a) aspek tata ruang; b) orang atau
badan hukum yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal

sesuai ketentuan yang berlaku; c) telah mendapatkan Pertimbangan
Teknis Pertanahan (PTP) Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Temanggung; d) telah mendapatkan SKAL dari TPAFL yang dibentuk
Bupati. Izin Lokasi diberikan dengan ketentuan luas penguasaan tanah
oleh suatu perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan
1 (satu) grup perusahaan dengannya dan tidak lebih dari ketentuan yang
berlaku.

Salah satu syarat bisa diterbitkannya izin lokasi antara lain adalah
telah memperoleh Pertimbangan Aspek Pertanahan (PTP) untuk Izin
Lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
Dalam memberikan PTP ini, kantor pertanahan juga mempertimbangkan
beberapa instrumen yang digunakan untuk melakukan pengendalian
penggunaan tanah yaitu RTRW, Penggunaan Tanah sekarang, dan LP2B.

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketiga instrumen tersebut, maka
PTP Izin Lokasi bisa diberikan kepada pemohon yang mengajukannya.
Apabila ada yang bertentangan dengan ketiga instrumen dan berada di
lahan pertanian, maka diberlakukan ketentuan harus mengganti lahan
yang dimohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.