Page 131 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 131

116   Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria


                Selain PTP Izin Lokasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
            juga memberikan  PTP  untuk  Penetapan  Lokasi.  Sama  halnya  dengan
            PTP Izin Lokasi, PTP Penetapan Lokasi inipun dilakukan dalam rangka
            pengendalian  penggunaan  tanah.  Bedanya kalau Izin Lokasi  diberikan
            untuk memberikan izin  penggunaan  tanah kepada  pihak  swasta,
            sedangkan Penetapan Lokasi diberikan untuk izin penggunaan tanah yang
            dilakukan oleh pihak pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2014, Kantor
            Pertanahan Kabupaten Temanggung masih memberikan PTP Penetapan
            Lokasi. Namun sejak tahun 2015 sudah tidak memberikan PTP Penetapan

            Lokasi lagi karena sudah adanya surat edaran dari Sekretaris Utama Badan
            Pertanahan Nasional  yang  pada intinya PTP Penetapan Lokasi  untuk
            sementara dihentikan dulu sampai ada ketentuan berikutnya yang akan
            mengatur kemudian.  Hal ini  antara lain  disebabkan karena  pada  saat
            perolehan  tanah  oleh  pemerintah,  sudah  diberlakukan  Undang-undang
            tentang pencadangan tanah beserta peraturan pelaksanaannya.

                Izin Perubahan Penggunaan  Tanah (IPPT)  adalah izin  yang  wajib
            dimiliki oleh pribadi atau badan hukum yang akan mengubah peruntukan
            tanah pertanian  menjadi  non pertanian  guna pembangunan rumah
            tempat tinggal pribadi/perseorangan dan atau untuk keperluan lain yang
            berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. IPPT
            diberikan dengan  mempertimbangkan: a) aspek  rencana  tata  ruang;
            b) letak  tanah di  lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan
            utilitas lainnya; c) aspek pemilikan dan penguasaan tanah yang meliputi

            peroleh  hak,  pemindahan  hak dan  penggunaan  tanah; d)  fungsi  tanah
            dan daya dukung  di  sekitarnya; e)  telah  mendapatkan  Pertimbangan
            Teknis Pertanahan (PTP) untuk IPPT dari Kantor Pertanahan Kabupaten
            Temanggung; f) telah memiliki SKAL dari TPAFL. Mekanisme pemberian
            IPPT  telah  ditindaklanjuti  melalui Peraturan  Bupati Nomor  53  Tahun
            2014  tanggal  16 Desember 2014  tentang Izin Perubahan Penggunaan
            Tanah.  Salah  satu  syarat bisa  diterbitkannya IPPT  antara lain  adalah

            telah memperoleh Pertimbangan  Aspek Pertanahan (PTP)  untuk IPPT
            yang  dikeluarkan  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  Temanggung.
            Dalam memberikan PTP IPPT, sama halnya dengan ketika memberikan
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136