Page 129 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 129
114 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria
diatur sebagai berikut: a) Tahap Pertama (tahun 2012-2016) seluas 763,67
Ha; b) Tahap Kedua (tahun 2017-2021) seluas 796,95 Ha; Tahap Ketiga
(tahun 2022-2026) seluas 591,21 Ha; Tahap Keempat (tahun 2026-2031)
seluas 335,39 Ha. Untuk tiap tahapan, lokasi alih fungsi lahan ini bisa
berada di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Apabila
dijumlahkan, maka total luas lahan tersebut adalah 2.487,22 Ha sesuai
dengan luas total lahan arahan permukiman sebagaimana tertuang dalam
pola arahan ruang menurut RTRW. Untuk Tahap Pertama seluas 763,67 Ha
dibagi dalam pentahapan 1 (satu) tahunan dapat dirinci sebagai berikut: a)
Tahun 2012 luas 196,83 Ha; b) Tahun 2013 luas 174,13 Ha; c) Tahun 2014 luas
133,96 Ha; d) Tahun 2015 luas 127,78 Ha; Tahun 2016 luas 130,97 Ha. Adapun
luas lahan arahan industri sebagaimana tertuang dalam pola arahan ruang
RTRW adalah 459,10 Ha, meliputi lahan pertanian dan lahan non pertanian.
Izin alih fungsi lahannya akan diberikan jika pemohon memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: a) Pemohon bersedia mematuhi kewajiban akibat
alih fungsi lahan dengan membuat surat pernyataan bermeterai; b)
Pemohon menyediakan lahan pengganti sesuai dengan kriteria teknis yang
ditentukan oleh Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan dengan membangun
infrastruktur pengairan; c) Lahan yang akan dialihfungsikan di luar Arahan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan yang akan dialihfungsikan
masuk dalam Lahan Arahan Permukiman dan Lahan Arahan Industri; e)
Untuk sawah irigasi teknis mengganti 3 (tiga) kali lipat; f) Untuk sawah
irigasi setengah teknis mengganti 2 (dua) kali lipat; g) Untuk sawah
irigasi sederhana mengganti 1 (satu) kali lipat; h) Lahan pengganti dapat
menggunakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; i) Lahan
di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Lahan Cadangan
dapat dijadikan lahan pengganti dengan memenuhi kriteria teknis yaitu
antara lain dapat ditanami komoditas pangan dan padi minimal 1 (satu)
kali setahun.
4. Memberikan Izin Penggunaan Tanah
Di Kabupaten Temanggung, izin penggunaan tanah berpedoman
pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
