Page 128 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 113

pendukung berupa: salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan bukti
kepemilikan tanah, dan gambar letak lokasi yang dimohon. Setelah Tim
Pengendali menerima dokumen permohonan alih fungsi lahan pertanian,
selanjutnya menugaskan Tim Teknis untuk melakukan rapat koordinasi,
melakukan verifikasi dokumen, dan melakukan peninjauan lapangan,
yang hasilnya dilaporkan kepada Tim Pengendali. Secara hirarki, tanggung
jawab pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah
bahwa Tim Teknis bertanggung jawab kepada Tim Pengendali, dan Tim
Pengendali bertanggung jawab kepada Bupati. Bupati menandatangan

Surat Keterangan Alih Fungsi Lahan diserahkan kepada pemohon oleh
Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan berdasarkan kesepakatan hasil rapat
koordinasi dari para anggota yang didasarkan hasil pemeriksaan lapangan
yang dilakukan oleh Tim Teknis Alih Fungsi Lahan.

3. Memberikan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pelaksanaan dari arahan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 43 Tahun 2012 Tanggal 24 Agustus 2012 tentang
Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan
ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan, oleh karena itu perlu
adanya pengendalian secara komprehensif melalui penataan ruang yang
seimbang. Sesuai dengan RTRW, lahan pertanian yang masuk dalam lahan
arahan permukiman dan lahan arahan industri dapat dialihfungsikan

menurut peruntukannya. Alih fungsi lahan pertanian terutama lahan
sawah yang subur dan beririgasi teknis perlu dilaksanakan secara bertahap.
Pelaksanaan alih fungsi lahan diatur dalam pentahapan 5 (lima) tahunan
dan dirinci dalam pentahapan 1 (satu) tahunan. Alih fungsi lahan pertanian
yang berupa sawah irigasi untuk arahan industri dapat dilakukan tanpa
pentahapan namun dengan tetap melakukan penggantian lahan sesuai
dengan kriteria. Penggantian lahan dalam pelaksanaan alih fungsi lahan
dikecualikan untuk lahan yang luasnya sampai dengan 250 m untuk
2
wilayah kelurahan, dan lahan yang luasnya sampai dengan 500 m untuk
2
wilayah desa. Pentahapan 5 (lima) tahunan untuk alih fungsi lahan telah